Danacita Janji Tak Kasar saat Tagih Utang UKT ke Mahasiswa ITB

The History of Destroying Herstory, Jakarta – CEO Dankita Harry Noviandri membenarkan bahwa tim Dankita sudah berbicara langsung dengan peminjam bersertifikat dan telah mendapat pelatihan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Hal ini juga akan memastikan bahwa operasional Dankita mulai dari proses pengajuan hingga penagihan pinjaman mematuhi norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Staf kami sudah menjalani pelatihan dan sudah tersertifikasi. Mereka (AFPI) juga telah menyediakan cat tunnel secara bertahap,” kata Harry dalam penjelasan pers Dankita. . Konferensi Edukasi Keuangan, Hotel Des Indies, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Diketahui, sebelumnya ada laporan pengaduan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui perbankan online (pinjol) dan pungutan liar. Program pinjaman yang dikeluhkan mahasiswa ITB adalah PT Inclusive Finance Group atau Danacita.

Menanggapi hal tersebut, General Manager Danasita, Alphonsus Bubo, mengatakan bahwa Danasita tidak memaksa penerima pinjaman, karena Danasita merupakan solusi alternatif bagi siswa dan wali dalam membayar biaya sekolah, dan diberikan masing-masing untuk melengkapi solusi lainnya. . Lembaga pendidikan..

“Kami tidak memaksa mahasiswa, dan kami tidak mengharapkan mitra kampus kami untuk memaksa mahasiswa. Keputusan akhir ada di tangan mahasiswa dan orang tua, merekalah yang bisa memutuskan mana yang baik,” kata Alphonsus.

Selain itu Dankita juga memegang konsep kesadaran dan itikad baik. Kelompok juga memastikan 100% dana dikirim langsung ke rekening sekolah dan bukan ke rekening perorangan siswa dan/atau wali untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk tujuan pendidikan saja.

Katanya, kami akan mentransfer semuanya (dana pinjaman mahasiswa) langsung ke lembaga pendidikan untuk keperluan yang diperlukan dan hanya membayar biaya pendidikan.

Dankita diakui sebagai program pertama yang selalu memiliki proses analisis dan verifikasi mendalam untuk menilai kemampuan penerima pinjaman (siswa dan/atau wali) dalam membayar kembali pinjamannya.

Penerima dana yang berusia di bawah 21 tahun atau mempunyai penghasilan tidak mencukupi harus mengajukan permohonan kepada Dankita dan orang tua atau walinya.

Setiap permohonan biaya sekolah mengakibatkan semua biaya dapat diakses dan diteliti oleh non-penerima (siswa dan wali). Total biaya yang dikenakan Dankita sekitar 0,07 persen per hari, di bawah batas maksimal 0,1 persen per hari yang ditetapkan OGK.

Sebelumnya sempat muncul di media sosial

Brosur di media sosial juga menyebutkan tersedia opsi pembayaran enam bulan dan 12 bulan. Tidak ada pembayaran dan tidak ada kewajiban dalam proses permintaan pembayaran.

Akun tersebut juga memberikan perbandingan penawaran, misalnya harga pendidikan Rp 12.500.000 dan nama yang diinginkan enam bulan 12 bulan disebutkan oleh @ITBfess. Pernyataan itu mengatakan bahwa jangka waktunya adalah 12 bulan. Rencananya biaya pendidikan harus dibayar sebesar Rp 1.291.667 per bulan dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan. Platform ini memiliki biaya bulanan sebesar 1,75 persen dan biaya diskon sebesar 3 persen.

Terkait hal tersebut, ITB mengeluarkan klarifikasi di website ITB, Jumat (26/1/2024). Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto mengatakan ITB berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas kepada mahasiswa. Untuk mendukung tujuan mulia tersebut, ITB harus terus mengikuti prosedur hukum seperti kepatuhan hukum ITB untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan bagi Universitas Hukum Negeri (PTB-BH), pemerintah memberikan otonomi dalam tiga bidang, antara lain pengelolaan akademik, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan keuangan perseorangan, melalui Undang-Undang Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang peraturan ITB.

Dalam hal ini, pengaturan besaran biaya pendidikan perorangan (UKT) merupakan bentuk kebijakan khusus. Disebut pembatasan karena pengaturan besaran UKT harus dirundingkan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi.

Selain itu, sebelum terbitnya Undang-Undang Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2 Tahun 2024, landasan hukum mengenai standar kode biaya administrasi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan. . dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kebudayaan Bab 9 Ayat (1) dalam Bab 9 Undang-Undang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 menyatakan bahwa mahasiswa di setiap UKT wajib dibayar setiap minggu. Mahasiswa ITB bertanggung jawab membayar UKT per semester.

Hingga semester II 2023/2024, mahasiswa ITB dapat mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada Sistem Informasi Akademik (SIX) setelah menyelesaikan UKT Semester II 2023/2024 dan UKT sebelumnya.

Naomi mengatakan, dalam hal metode pembayaran, mahasiswa memiliki banyak pilihan yang ditawarkan oleh berbagai bank.

Melalui layanan virtual banking atau kartu kredit, pembayaran dapat dilakukan melalui lembaga swasta non-bank yang terdaftar dalam pendidikan dan diawasi oleh Otoritas Pengawas Keuangan (OJK).

“Khusus bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT, ITB menyediakan cara untuk mengajukan dukungan UKT melalui Direktur Kemahasiswaan dan bagi mahasiswa membayar UKT mingguan,” kata Naomi.